Lembaga keuangan syariah maupun perusahaan yang berbasis syariah bukanlah fenomena yang asing dalam kehidupan saat ini. Dengan perkembangannya yang cukup pesat, maka sangat dibutuhkannya sebuah tata kelola yang menjamin bahwa operasi kegiatannya masih berada dalam rel syariah pula. Tata kelola yang dimaksud adalah Shariah Governance Framework (SGF).

Shariah Governance Framework  merupakan konsep tata kelola yang unik dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Shariah Governance Framework pada hakekatnya menjadi komplementer dari sistem Good Corporate Governance (GCG) yang memiliki fungsi untuk melakukan review atas kepatuhan syariah pada kegiatannya baik sebelum terjadinya transaksi (ex-ante) maupun setelah terjadinya transaksi (ex-post). Untuk menjalankan hal tersebut, diperlukan 3 kompenen utama, yaitu Dewan Syariah untuk memastikan dan memantau operasi lembaga syariah, Opini kepatuhan syariah dan proses review syariah (Ali Rama, 2015). Sehingga, dalam substansinya, SGF akan mempengaruhi ketiga komponen utama tersebut.

Dari sisi Audit Internal Syariah, SGF memungkinkan para auditor untuk mengungkapkan opininya, bahwa operasi kliennya sesuai dengan aturan syariah, fatwa, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Shariah Supervisory Board (SSB) dari Islamic Financial Institotion (IFI). Setelah pemeriksaan audit internal syariah dilakukan, diperlukan adanya penilaian untuk memastikan kepatuhan syariah di Islamic Banking Istitute (IBI). Ruang lingkup audit ini adalah untuk memastikan bahwa operasi IBI sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, yang penilainnya akan dibatasi dalam kontrak, transaksi, serta peraturan keuangan.

Di Pakistan, tata kelola ini mulai diterapkan di Lembaga Perbankan Syariah pada tahun 2014 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh  Bank Negara Pakistan. Hal ini dilakukan, karena pertumbuhan Lembaga Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat serta ingin tetap menjaga dan menjamin hak para stakeholdernya.

Dari data yang penulis dapatkan dari Islamic Banking Buletin yang dikeluarkan oleh Islamic Banking Departemen State Bank of Pakistan, pada tahun 2013-2014, total aset yang dimiliki oleh Bank Negara Pakistan mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan diikuti kenaikan jumlah saham industrinya sebesar 0,8%. Selain itu, pada tahun yang sama, total Lembaga Perbankan Syariah bertambah 3 buah, dari 19 menjadi 22 buah. Hal ini membuktikan, bahwa dengan perkembangan yang terjadi sangat dibutuhkan sebuah aturan yang dapat mengawasi dan mengatur lembaga tersebut untuk memperkuat kinerjanya. Berdasarkan Bulletin terbaru yang dikeluarkan pada bulan Juni 2017, total aset Bank Negara Pakistan tetap mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,29% dari Rs 1.745 T (2016) dan Rs 2.035 T (2017).

Muhammad Asghar Shahzad dkk dalam penelitiannya untuk menyelidiki mekanisme audit syariah dan tantangan Lembaga Perbankan Syariah setelah implementasi Shariah Governance Framework, menemukan bahwa dengan adanya penerapan kerangka tata kelola ini memberikan pembeda yang jelas antara audit syariah dan konvensial dan tata kelola ini adalah langkah yang tepat dalam penyelesaian konflik pada IBI. Terlepas dari semua itu, dengan pelatihan yang tepat, auditor eksternal akan menilai resiko terkait ketidakpatuhan syariah secara benar.

Adapaun implikasi dari penilitian yang dilakukan oleh Asghar dkk tersebut, bahwa SGF seharusnya perlu menyediakan beberapa pedoman untuk Sumber Daya Manusia di IBI dan perusahaan audit. Menurut penulis, SGF ini sangat perlu diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah untuk meminimalisir atau mencegah adanya praktik ketidakpatuhan akan syariah. Ketidakpatuhan akan syariah merupakan resiko utama sehingga perlu untuk dipahami dan dikelola dengan hati-hati.

 

Referensi :

  1. Rama, Ali. 2015. Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Vol. 1, No. 1, 2015. Diambil dari : http://journal.uii.ac.id (08 Oktober 2017)

 

  1. Shahzad, Muhammad Asghar dkk. 2017. Shariah Audit and Supervision in Shariah Governance Framework Ekploratory Study of Islamic Bank in Pakistan. Pakistan:Business & Economic Review. Vol. 9, No. 1 2017 pp.103-118

 

  1. www.sbp.org.pk

Oleh Mardiana (MAhasiswa STEI SEBI)

Aplikasi dan Dampak Shariah Governance Framework (SGF) pada Bank Islam di Pakistan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *